SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SFR)

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang mempunyai nilai strategis dan ekonomis yang tinggi serta di kelola dan dikuasai oleh negara. Spektrum frekuensi radio dapat dianalogikan sebagai sebidang tanah yang luas dan telah dibuat kavling-kavling tertentu sesuai peruntukannya, serta apabila ada yang ingin memanfaatkannya harus memiliki izin dan membayar pajak.

     Penggunaan spektrum frekuensi radio pun harus sesuai peruntukannya dan tidak saling mengganggu dan diatur dalam Table Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) sebagai turunan dari radio regulation International Telecomunication Union (ITU) serta peraturan terkait lainnya, sehingga apabila ingin menggunakan spektrum frekuensi radio terlebih dahulu harus memiliki izin dan dapat dikenakan Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekuensi Radio merupakan salah satu Sumber Pendapatan Negara Bukan Pajaka (PNBP).

Terdapat 3 (tiga) jenis izin penggunaan spectrum frekuensi radio, yaitu :

1)Izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio, yang disebut dengan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), seperti izin frekuensi untuk layanan seluler dan FWA 2G/3G dan Wireless Broadband (BWA) 2.3 GHz.

2)Izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio yang disebut dengan Izin Stasiun Radio (ISR), seperti izin frekuensi untuk keperluan radio konvesional (komrad), radio trunking, dan lain – lain.

3)Izin kelas, yaitu izin yang diberikan kepada pengguna frekuensi yang mengoperasikan perangkat dengan ketentuan teknis tertentu sehingga penggunaan frekuensinya dapat dimanfaatkan secara bersama, tidak boleh menimbulkan gangguan dan tidak mendapatkan proteksi. Penggunaan frekuensi radio yang dikategorikan izin kelas ini harus dengan perangkat yang telah memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomuniasi dari Ditjen SDPPI dan tidak perlu lagi mengurus ISRnya. Pita frekuensi radio yang dikategorikan izin kelas antara lain BWA 2.4 (2400 – 2483.5 MHz), BWA 5.8 (5725 – 5825 MHz) serta perangkat dengan daya pancar maksimum 10mW.

Selain ketiga izin tersebut, terdapat izin sementara yaitu izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara dengan masa laku paling lama 1 (satu) tahun, seperti untuk keperluan penelitian, peliputan peristiwa tertentu, kunjungan kenegara, dan lain – lain.

Adakah sanksi atas penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal (tanpa izin) ?

     Berdasarkan ketentun pasal 33 ayat (1) dan (2) uu 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio harus mendapatkan izin dari pemerintah, dala hal ini Kementrian Kominfo cq. Ditjen SDPPI. Penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah berizin berhak mendapatkan proteksi dari gangguan (interferensi) sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki izin (illegal) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (Ref. pasal 53 ayat (1) dan (2))

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sangat diperlukan adanya perizinan spektrum frekuensi radio, yang meliputi :

a)Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh Negara.

b)Pengguanaan spektrum frekuensi radio wajib memiliki izin station radio serta harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

c)Penggunaan spektrum frekuensi radio bukan merupakan hak milik perseorangan, instansi pemerintah dan atau badan hokum.

d)Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan izin stasiun radio dan dilarang merubah dan atau mengganti frekuensi radio, data administrasi dan data teknis stasiun radio yang telah tercantum dalam izin stasiun radio.

e)Perubahan data administrasi, perpindahann alamat / lokasi dan data teknis stasiun radio harus mendapatkan persetujuan dengan mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Alam dan Perangkat Pos dan Informatika ( Ditjen SDPPI).

f)Izin stasiun radio atau salinannya wajib ditempatkan pada lokasi perangkat stasiun radio.

Table dibawah ini memaparkan pengalokasian Spektrum Frekuensi Radio

Nama Band (Jalur)	Singkatan	Frekuensi	Panjang Gelombang	Penggunaan
Tremendously low frequency	TLF	< 3Hz	>100.000 km	Natural Electromagnetic Noise
Extremely Low Frequency	ELF	3 – 30 Hz	10.000 – 100.000 km	Submarines
Super Low Frequency	SLF	30 – 300 Hz	1.000 – 10.000 km	Submarines
Ultra Low Frequency	ULF	300 – 3.000 Hz	100 – 1.000 km	Submarines, mines
Very Low Frequency	VLF	3 – 30 kHz	10 – 100 km	Navigation, time signal, Submarines, heart rate monitor
Low Frequency	LF	30–300 kHz	1 – 10 km	Navigation, time signal, Radio AM (long wave), RFID
Medium frequency	MF	300 – 3.000 kHz	100 – 1.000 m	Radio AM (medium wave)
High Frequency	HF	3 – 30 MHz	10 – 100 m	Short wave Broadcast, RFID, radar, Marine and Mobile radio telephony
Very High Frequency	VHF	30 – 300 MHz	1 – 10 m	Radio FM, Television, Mobile Communication, Weather Radio
Ultra High Frequency	UHF	300 – 3.000 MHz	10 – 100 cm	Television, Microwave device / communications, mobile phones, wireless LAN, Bluetooth, GPS, FRS/GMRS
Super High Frequency	SHF	3 – 30 GHz	1 – 10 cm	Microwave device / communications, wireless LAN, radars, Satellites, DBS
Extremely High Frequency	EHF	30 – 300 GHz	1 – 10 mm	High Frequency Microwave, Radio relay, Microwave remote sensing
Tremendously High Frequency	THF	300 – 3.000 GHz	0.1 – 1 mm	Terahertz Imagin, Molecular dynamics, spectroscopy, computing/communications, sub-mm remote sensing.